Budi Arwan Menilai Otsus Tidak Berakhir Sepanjang Belum ada Perppu

pemaparan materi oleh Budi Arwan

Urbantimes.id, Jakarta – Otonomi Khusus (Otsus) untuk Papua dan Papua Barat akan berakhir pada tahun 2001. Kasubdit OTSUS, Dirjen Otda, Kemendagri Budi Arwan mengatakan pemerintah tengah melakukan Revisi UU 21 tahun 2001. Hal ini dilakukan sebagai hasil evaluasi setiap tahunnya.

“Dengan pertimbangan tersebut dan hasil kajian/evaluasi, pemerintah menilai perlunya melanjutkan dana OTSUS dengan perbaikan mekanisme, tata kelola dan pengawasan – melalui revisi UU 21/2001” ucap Budi Arwan saat mengisi acara Webinar yang diselenggarakan Indonesian Demokrasi Network (IDN) lewat zoom meeting, Kamis (15/11)

Ia juga mengatakan di masyarakat banyak pandangan yang bias terkait otsus sehingga harus diluruskan.

“Muncul pandangan di masyarakat bahwa OTSUS dianggap penyaluran dana semata tanpa chek and balence dan kurangnya awernes dan sense of belongin masyarakat terhadap kebijakan dan dana Otsus ini,” ucapnya

Lanjutnya, UU Otsus Papua tahun 2021 tidak berakhir, tetap berjalan sepanjang tidak ditetapkan UU atau Perpu yang membatalkan UU Otsus tersebut.

“Jadi pada tahun 2001 bukan kebijakan Otsus yang berakhir melainkan Dana Otsus yang 2 persen dari DAU Nasional “UU 21 tahun 2001, pasal 34 Ayat (3) huruf C angka 2” tutupnya.

Selain itu, Asissten Stafsus Presiden, Nanni Uswanas menjelaskan bahwa Otsus dan Pemekaran akan memberikan multiefek.

“Akan terjadi multi efek apabila pencapaiannya rendah, maka wajar bisa menimbulkan banyak isu-isu. Nah tugas kita temen-temen muda Papua dan millenial di seluruh Indonesia, kita harus lahir sebagai solusi dari konflik-konflik dan isu-isu yang ada,” ucap Nanni

“Terkait OTSUS dan pemekaran, pak Presiden sendiri sudah menyampaikan pada jajarannya meminta untuk Papua harus memiliki semangat baru, cara kerja baru dan pendekatan baru agar mampu menghasilkan lompatan kesejahteraan bagi masyarakat Papua. Itu yang menjadi konsern kami bekerja,” lanjutnya.

Menurutnya, jika presiden sendiri sudah menggariskan, maka sebenarnya kebijakan-kebijakan Otsus yang ada hanya akan ada dalam dua konteks: pertama, bicara soal integrasi orang papua dan bagaimana apresiasi pemerintah kepada orang-orang Papua.

“Contohnya, terkait dengan integrasi harus kita lihat bahwa banyak sekali budaya Papua yang bisa terintegrasi dengan kebijakan-kebijakan pemerintah,” tandasnya.

Sebelumnya, webinar bertajuk “Narasi Damai di Bumi Cenderawasih; Antara Otsus dan Pemekaran Papua,” yang dilakukan secara daring oleh IDN Akademik berkolaborasi dengan DPW Kapten Indonesia Papua Barat, pada Kamis (15/10).

Webinar tersebut menghadirkan para pembicara  diantaranya adalah Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin. Asisten Stafsus Presiden RI Nanni Uswanas, Pengamat Politik Ray Rangkuti, dan Kasubdit Otsus Dirjen OTDA Kemendagri Budi Arwan, dan Mantan Ketua Komnas HAM Prof Hafidz Abbas.

Webinar ini dihadiri oleh 200 partisipan dengan berbagai latar belakang yang berbeda. Dalam kesempatan itu, Direktur IDN Amir Wata mengatakan bahwa Papua harus maju dan sejahtera lagi dengan memanfaatkan dana Otsus ini

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here