Skenario Pemerintah Perpanjang PPKM Darurat 6 Minggu, Ini Kata Epidemiolog

  • Share
Skenario Pemerintah Perpanjang PPKM Darurat 6 Minggu, Ini Kata Epidemiolog
Petugas melakukan penyekatan kendaraan di depan Gerbang Tol Pasteur, Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (6/7/2021)

Urbantimes.id – Pemerintah telah mempersiapkan sebuah skenario untuk perpanjangan PPKM Darurat sampai 6 minggu ke depan.

Hal ini seperti disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Senin 12 Juli 2021.

Menurutnya, pemerintah sudah menyiapkan skenario perpanjangan PPKM Darurat sampai 6 minggu ke depan akibat cepatnya mutasi varian baru Delta.

“PPKM Darurat selama 4-6 minggu dijalankan untuk menahan penyebaran kasus. Mobilitas masyarakat diharapkan menurun signifikan,” ujar Menkeu Sri Mulyani, Senin 12 Juli 2021.

Perpanjangan menjadi alternatif apabila risiko Covid-19 masih tinggi. Meskipun pemberlakukan PPKM Darurat sangat berimplikasi pada pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Tingkat konsumsi masyarakat menjadi turun, pemulihan ekonomi tertahan, dan pertumbuhan kuartal III diprediksi melambat di kisaran 4 hingga 5 persen.

Walau demikian, rencana perpanjangan PPKM Darurat masih belum diputuskan secara resmi.

Sejauh ini pemerintah masih sesuai rencana awal yaitu penerapan PPKM Darurat hinggsa 20 Juli 2021.

Menurut Epidemiolog Universitas Gadjah Mada (UGM) Bayu Satria Wiratama, S.Ked, MPH, pemberlakuan PPKM Darurat memang sebaiknya dilakukan minimal empat minggu.

“Sebenarnya memang sebaiknya PPKM Darurat dilakukan lebih dari 20 Juli, minimal 4 minggu,” kata Bayu saat dihubungi Kompas.com, Selasa (13/7/2021). Kendati begitu, tegas Bayu, perpanjangan yang dilakukan harus terlebih dahulu melalui evaluasi terkait aspek-aspek mana saja yang kurang berjalan. “Contoh evaluasi pengawasan Satgas di desa yang sepertinya kurang ketat di beberapa daerah,” ujar dia.

Bayu menilai, PPKM Darurat menjadi efektif jika benar-benar mampu menurunkan mobilitas warga.

Ia menambahkan, warga harus mendapat edukasi dikarenakan kebijakan tidak akan efektif apabila hanya dari sisi pemerintah saja.

Tidak adanya edukasi ke masyarakat membuat akan memindahkan penyebaran virus di lingkungan terdekat.

“Karena jika hanya dilakukan pembatasan mobilitas berupa penutupan tempat publik tanpa edukasi, maka ditakutkan akan memindahkan penularan ke lingkungan tempat tinggal dan sekitarnya,” papar Bayu.

Hal ini, lanjut dia, bisa dilihat dengan masih banyaknya daerah yang di tempat tinggalnya menyelenggarakan rapat RT/RW dan tahlilan.

Adapun masyarakat juga diminta tetap ketat menerapkan protokol kesehatan dengan 3M (mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak). “Terutama (tetap) di rumah,” tegas dia.

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *