Perwakilan Buruh di Senayan Harus Vokal soal Omnibus Law

  • Share

Bekasi Raya – Omnibus Law atau UU Cipta Kerja telah disahkan oleh anggota DPR RI pada 4 Oktober 2020. Kaum buruh sangat menyesali pengesahan UU yang dianggap menjadi babak baru penindasan terhadap mereka.

Salah satu buruh di Bekasi, Dedi, turut mengungkapkan kekecewaannya terhadap UU Cipta Kerja. Dia menilai perwakilan buruh di DPR RI dapat menyuarakan penolakan mengenai UU Cipta Kerja sejak awal meskipun sikap partai berbeda.

“Hingga saat ini belum ada statement dari perwakilan buruh yang duduk sebagai Anggota DPR-RI mengenai penjelasan Omnibuslaw, di media pun tidak ada. Kita ingin ada kejelasan dari anggota DPR-RI kepada seluruh buruh di Indonesia,” kata Dedi, salah seorang Sekretaris Basis salah satu perusahaan di kawasan industri di Cikarang, Senin, 12 Oktober 2020.

Buruh yang tergabung pada Gerakan Solidaritas Perjuangan Buruh (GSPB) itu mengakui bahwa perwakilan buruh sulit menandingi kekuatan lain di parlemen.

Tapi, secara pribadi, dia berharap ada ketegasan dari perwakilan buruh di parlemen, terutama menyuarakan sikap secara personal atas suatu isu yang menyangkut hajat hidup buruh.

“Pasti kecewa. Meski partai setuju, harusnya tegas menolak secara personal,” kata dia.

Salah satu perwakilan buruh yang berhasil lolos ke DPR RI adalah Obon Tabroni. Dia mengantongi suara terbanyak dari daerah pemilihan Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Purwakarta pada pemilu legislatif 2019 lalu.

(umk)
  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *